Kupang, KBC – Polemik antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kupang dan Pemerintah Kabupaten Kupang terkait isu defisit anggaran Tahun Anggaran 2026 dan berbagai isu lainnya kembali menjadi perhatian publik.
Beragam pernyataan yang saling menanggapi antara legislatif dan eksekutif dinilai berpotensi memperkeruh suasana, terlebih ketika disampaikan secara terbuka ke ruang publik.
Menanggapi situasi tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Yohanes Mase, angkat bicara.
Ia menegaskan bahwa kegaduhan yang terjadi sejatinya tidak perlu terjadi jika kedua lembaga mampu menahan ego dan mengedepankan komunikasi kelembagaan yang sehat.
Ditemui sejumlah awak media di kediamannya di Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur, Senin (02/02/2026), Yohanes Mase menilai bahwa pernyataan yang disampaikan baik oleh DPRD maupun Pemerintah Daerah pada dasarnya tidak keliru.
Namun, menurutnya, perbedaan sudut pandang tersebut seharusnya dipahami secara proporsional, bukan dijadikan bahan saling menyudutkan.
“Saya menilai pernyataan-pernyataan itu sebenarnya tidak salah.
DPRD menjalankan fungsi pengawasan, sementara Pemerintah Daerah menjelaskan kondisi riil pelaksanaan program, termasuk keterbatasan anggaran yang sedang dihadapi,” ujar Yohanes Mase.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp KupangBerita.Com
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
