Kupang, KBC – Pinpinan Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi menyayangkan adanya peristiwa pemalsuan nama Indikator sekaligus manipulasi data survei di Pilkada Kota Kupang.
Hal ini disampaikan dalam konferensi pers via zoom yang berlangsung, Senin (14/10) siang.
Dalam penjelasannya, Prof. Burhanuddin mengaku kaget ada pemberitaan yang menyebut Indikator telah merilis data survei Pilkada Kota Kupang.
Padahal lembaga yang dipimpinnya belum merilis data tersebut. Tak hanya nama lembaga yang sama, namun data yang ditampilkan pun berbeda jauh dengan hasil survey yang dilakukan Indikator Politik.
“Kami kaget karena belum merilis hasil, tapi tiba-tiba muncul pemberitaan media nasional dan lokal bahwa survei sudah dirilis ke publik bahwa dr. Christian dan Serena unggul,” kata Burhanuddin.
Ia juga mengatakan ada orang partai politik yang menunjukkan slide yang menunjukkan keunggulan dr. Christian.
Puluhan slide tersebut menggunakan logo dan grafik yang mirip Indikator Politik yang menegaskan dr. Chris unggul.
“Jadi bukan hanya pemalsuan nama Indikator, tapi hasilnya berbeda. Hasilnya juga palsu.
Ini survei abal-abal meskipun mirip atau memakai master slide Indikator. Popularitas dan ini betul-betul palsu,” kata Burhanuddin.
Menurutnya, melalui rilis resmi hasil survei Pilkada Kota Kupang, Indikator Politik Indonesia ingin menunjukkan data yang sebenarnya sekaligus mengingatkan kepada semua pihak agar tidak memakai cara-cara seperti ini.
“Ini sudah kesekian kali dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kami menyayangkan kenapa kejadian ini berulang.
Masalah tersendiri kalau ada calon kepala daerah lakukan cara-cara manipulatif, kalau mereka yang lakukan cara-cara manipulatif ini terpilih bagaimana jadinya,” tambah Burhanuddin.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.