Oelamasi, KBC — Empat dewan Komisaris Bank NTT, melakukan penelitian terkait “Strategi dan kebijakan peningkatan inklusi keuangan melalui pendekatan pentahelix di wilayah perbatasan RI – RDTL”.
Empat dewan komisaris tersebut masing – masing Frans Gana, Yohanis Landu Praing, Fredik L. Benu dan Laurensius P. Syaral.
Untuk menunjang penelitian tersebut digelar diskusi yang dipandu langsung oleh Dewan Komisaris Independen Bank NTT, Dr. Frans Gana, M.Si, Senin (30/9) di Aula Kantor Bank NTT Oelamasi.
Diskusi menghadirkan pemerintah Kabupaten Kupang yang dihadiri oleh beberapa pimpinan OPD, Anggota DPRD, lembaga keagamaan, akademisi, media dan lembaga kemasyarakatan.
Frans Gana mengungkapkan bahwa fgd ini untuk membahas strategi dan kebijakan peningkatan inklusi keuangan melalui pendekatan pentahelix di wilayah perbatasan RI – RDTL, sebagai upaya percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi perbatasan.
Selain itu, dalam fgd ini juga dibahas, strategi kebijakan yang ditempuh dalam peningkatan inklusi keuangan melalui kemitraan, lembaga perbankan, akademisi/perguruan tinggi, masyarakat termasuk swasta, UMKM, LSM, media massa,media sosial atau infuencer platform dan lembaga keagamaan.
Ia menjelaskan konsep pentahelix ini melibatkan lima komponen yang meliputi pemerintah, masyarakat, LSM, tokoh agama, media dan pihak swasta.
“Penelitian yang kami lakukan sudah mengacu pada konsep – konsep yang dilakukan sudah berdasarkan irasional maupun rasional.
Puncaknya pada hari Sabtu (28/9) kemarin adalah acara puncak peluncuran inklusi keuangan dengan tagline Beta NTT yang dibuka oleh Pj. Gubernur NTT dan gagas oleh OJK Wilayah NTT dan Nusra,” ungkapnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
