Oelamasi, KupangBerita.com , — Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kupang dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sangat penting dan meliputi beberapa aspek.
Setiap ASN harus mampu bertanggung jawab secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas dan efisien.
Ini mencakup pelaksanaan tugas Pegawai Negeri sehari-hari seperti administrasi, perizinan, dan bantuan sosial dengan standar pelayanan yang diharapkan masyarakat Kabupaten Kupang.
ASN Kabupaten Kupang dituntut harus mengikuti standar operasional prosedur dan regulasi yang ditetapkan untuk memastikan pelayanan yang konsisten dan sesuai dengan ketentuan dan Regulasi yang berlaku.
Hal tersebut untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tindakan dan keputusan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk menjawab kebutuhan masyarakat, BKPSDM Kabupaten Kupang mengirimkan delapan ASN untuk mengikuti PKP Angkatan VIII Tahun 2024 delapan Pegawai tersebut saat ini telah mendesain delapan Proyek Perubahan sebagai tugas akhir dan sebagai bentuk atau upaya dalam mendukung peningkatan tugas dan kerjanya di bidang mereka masing-masing.
Salah satu peserta Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan VIII dari BPKAD Kabupaten Kupang Nolten Dominggus Sakh, S.E., M.M, mengatakan, proyek perubahan yang dilakukannya didasarkan pada amanat Regulasi Pengelolaan keuangan daerah.
Regulasi itu mengamanatkan bahwa Pemerintah daerah harus menetapkan Perda yang mengatur mengenai analisis standar belanja.
“Anggaran Daerah dalam konteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting.
Namun, saat ini kualitas perencanaan anggaran daerah yang digunakan masih kurang optimal.
Kurang optimalnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan keterbatasan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan,” jelas Nolten, Senin (18/8) di ruang kerjanya.
Sementara pada lain sisi, kata Nolten, pengeluaran terus meningkat secara dinamis, tetapi tidak disertai dengan penentuan skala prioritas dan besarnya plafon anggaran.
Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan underfinancing atau overfinancing , yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit-unit kerja pemerintah daerah.
Untuk menghindari permasalahan yang timbul dan agar pengeluaran anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisien, dan efektif, maka anggaran daerah harus disusun berdasarkan kinerja yang akan dicapai oleh daerah.
Dengan menggunakan anggaran kinerja tersebut, maka anggaran daerah akan lebih transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Salah satu instrumen yang diperlukan untuk menyusun anggaran daerah dengan pendekatan kinerja adalah Analisis Standar Belanja (ASB),” pungkasnya.
Atas dasar itulah, Kepala Sub Bidang Anggaran, BPKAD Kabupaten Kupang Kupang, Nolten Sahk dalam proyek aksi Perubahan yang disusun dengan judul “Analisis Standar Belanja Sebagai Dasar Pengukuran Kinerja Keuangan dalam Penyusunan APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.”
Menurut Nolten, bahwa aksi ini menjawab tuntutan kebutuhan berdasarkan ketentuan dan regulasi di bidang keuangan, serta menjawab evaluasi SPI, IPAK dan MCP KPK.
Dengan demikian, setiap Pemerintah daerah dituntut untuk mengadakan Regulasi terkait dengan analisis standar belanja dalam penilaian kewajaran pelaksanaan kegiatan, sehingga memberikan dampak efektif dan efisiensi anggaran dalam tahapan perencanaan dan penganggaran APBD serta pertanggungjawaban APBD.
Lebih lanjut dijelaskan Nolten, bahwa ASB merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam Penyusunan APBD dengan pendekatan kinerja.
“ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran,”ungkapnya.
Nolten menyebutkan peran ASB pada dasarnya akan memberikan manfaat antara lain:
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
