Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

BPK RI Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir

Avatar photo
Reporter : Makson Saubaki Editor: Redaktur
Foto. BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir.
Foto. BPK Sampaikan Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara Selama Satu Dekade Terakhir.

Jakarta, KupangBerita.com , — Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan perspektif perjalanan proses penguatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara selama satu dekade terakhir yang telah dilakukan bersama antara Pemerintah dan BPK melalui pemeriksaannya.

Ketua BPK RI, Isma Yatun, menegaskan, pemeriksaan yang inklusif dan berkualitas diharapkan dapat memberikan keyakinan bagi para pemangku kepentingan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai modal yang kuat dalam perjalanan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Hal ini disampaikan Isma, dalam acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 kepada Presiden RI, Joko Widodo, Senin (08/7), di Jakarta.

Baca Juga:  Menteri Pertanian Apresiasi Arie Triyono dan Didik yang Berhasil Merintis Kemandirian Pangan

Menurut Isma Yatun, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke delapan sejak diraih LKPP pada Tahun 2016.

Pemberian opini oleh BPK tersebut telah sesuai dengan standar yang memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat,” Ujar Isma Yatun.

Baca Juga:  Penyebab Suhu Dingin di Indonesia Tiap Pagi dan Malam Hari, Ini Penjelasan BMKG

Dikatakan Ketua BPK RI, bahwa opini WTP menjadi refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

“Selain itu, opini ini merupakan capaian membanggakan yang tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara,” ungkap Isma Yatun di hadapan 1.500 undangan.


Powered By NusaCloudHost