Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

Luar Biasa, Pemerintah Kota Kupang Pertahankan Opini WTP 5 Kali Berturut dari BPK RI

Avatar photo
Reporter : Makson Saubaki Editor: Redaktur
Foto. Luar Biasa, Pemerintah Kota Kupang Pertahankan Opini WTP 5 Luar Biasa, Pemerintah Kota Kupang Pertahankan Opini WTP 5 Kali Berturut dari BPK RI.
Foto. Luar Biasa, Pemerintah Kota Kupang Pertahankan Opini WTP 5 Luar Biasa, Pemerintah Kota Kupang Pertahankan Opini WTP 5 Kali Berturut dari BPK RI.

KupangBerita.com , — Luar biasa Pemerintah Kota Kupang selama 5 tahun berturut-turut mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi NTT, Slamet Riyadi, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kupang Tahun 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT, Senin (10/6).

LHP BPK itu diserahkan kepada Penjabat Wali Kota Kupang dan Wakil Ketua 1 DPRD Kota Kupang, Padron A. S. Paulus.

Dalam sambutannya, Slamet Riyadi menyampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan maka BPK RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Baca Juga:  Polemik Mulut Tambang di Kabupaten Kupang, Pj. Bupati TTS Temui Pj. Bupati Kupang

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

“Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material,”ungkap Slamet.

Dikatakan Slamet, walaupun telah memperoleh opini WTP, masih terdapat beberapa catatan yang menjadi temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2023 yang perlu ditindaklanjuti.

Ia menyebutkan temuan tersebut antara lain kesalahan penganggaran, di mana masih ditemukan alokasi kegiatan yang dianggarkan bukan pada belanja yang seharusnya, kelebihan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang sifatnya berulang seperti pembayaran gaji dan tunjangan kepada pensiunan, pelaksana tugas belajar, belanja honorarium dan perjalanan dinas, pengelolaan dana BOS, antara lain penganggaran tidak sesuai klasifikasi belanja dan pelaporan yang belum tertib serta kekurangan volume pekerjaan yang berasal dari belanja modal.

Baca Juga:  Tindak Lanjut Temuan BPK Sebesar 3 Miliar, Jaksa Periksa Sejumlah Pejabat Pemerintah Kabupaten Kupang

Slamet juga mengapresiasi tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Pemerintah Kota Kupang yang mengalami peningkatan.

Pada semester 2 tahun 2023 lalu persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK oleh Pemerintah Kota Kupang masih di angka 55,80 persen.

“Namun pada semester I tahun 2024 lalu, mengalami peningkatan signifikan menjadi 62,15 persen atau naik 6,35 persen. Meskipun demikian masih di bawah target tindak lanjut rekomendasi yakni 75 persen,”pungkasnya.


Powered By NusaCloudHost