Tomboy Pasang Plang Kepemilikan Tanah di Eks Rumah Jabatan Bupati Kupang, Mantan Bupati Beberkan Fakta

Oelamasi, KupangBerita.com, — Keluarga Tomboy memasang plang kepemilikan hak atas tanah di eks rumah jabatan lama Bupati Kupang yang terletak di Jalan RA Kartini, Kota Kupang.

Pemasang papan plang dengan tulisan Tanah Ini Milik Keluarga Tomboy dipasang oleh Sejumlah ahli waris dari keluarga Tomboy, Rabu (05/6) siang.

Juru Bicara Keluarga Tomboy, Ayub Titu Eki, Kamis (06/6) di Oelamasi menjelaskan bahwa persoalan atas tanah tersebut oleh keluarga Tomboy telah melaporkan ke Presiden RI melalui
Menteri ATR/BPN pada tahun 2023 lalu.

Mantan Bupati Kupang 2 periode ini mengungkapkan bahwa saat ini parah ahli waris keluarga Tomboy mau menunjukan kepada publik dan pemerintah bahwa tanah tersebut adalah milik mereka.

“Dasar keluarga Tomboy menguasai lahan tersebut itu ada alas haknya pada tahun 1935 masa kepemimpinan Raja Nisnoni (Alfons Nisnoni) bersama fetor Arnoldus Amabi, menyerahkan tanah 283 hektare kepada Kobo Le,u Tomboy.

Penyerahan tanah tersebut sebagai jasa perang yang mana keluarga ini mempertahankan Kota Kupang dari penjajahan masa kolonial Belanda,”ungkap Titu Eki.

Disebutkan Ayub Titu Eky, bahwa pada saat pembagian tersebut tanah Kobo Le,u Tomboy sebesar 183 hektare bagian Utara berbatasan dengan Garis Pantai Laut, Timur dengan Keluarga Saubaki, Selatan dengan Keluarga Amtaran, Barat dengan Keluarga Amabi.

Tanah yang dibagi oleh raja Nisnoni dan fetor Amabi, itu bukan tanah Swapraja. Menurut Ayub Titu Eki, penguasaan tanah di Timor pemiliknya adalah Amaf – Amaf.

Amaf – Amaf inilah yang mempunyai hak atas tanah, sehingga ada Amabi ( Saubaki) Amarasi, Ambesi, Amanuban, Amanatun, Amfoang dan Ambenu.

Tetap Terhubung Dengan Kami:

Laporkan Ikuti Kami Subscribe

CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.