Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Daerah  

KPK Minta Pemerintah Kabupaten Kupang Tertibkan Penggunaan Randis dan Aset Inventaris Lain

Avatar photo
Reporter : Makson Saubaki Editor: Redaktur
Foto. KPK Minta Pemerintah Kabupaten Kupang Tertibkan Penggunaan Randis dan Aset Inventaris Lain.
Foto. KPK Minta Pemerintah Kabupaten Kupang Tertibkan Penggunaan Randis dan Aset Inventaris Lain.

Oelamasi, KupangBerita.com , — Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V Komisi Pemberantasan Korupsi, Dian Patria, meminta semua pejabat, baik eselon maupun bukan yang ada di Kabupaten Kupang untuk mengembalikan Kendaraan Dinas (Randis) milik pemerintah, terutama para pensiunan aparatur sipil negara (ASN).

“Kami ingin para pejabat yang masih memiliki kendaraan dinas milik pemerintah, terutama yang menguasai lebih dari satu untuk segera kembalikan. Sebab kami ingin tertibkan sesuai aturan yang berlaku,” Kata Dian Patria, Selasa (04/6) siang kepada media.

Terkait tindak lanjut Pemda Kabupaten Kupang terhadap temuan KPK, Dian Patria menyampaikan terima kasih atas respon baiknya. Pada intinya harus kembalikan ke aturan dan tidak boleh kuasai aset kendaraan dari yang seharusnya.

Baca Juga:  Gelar Aksi Bersih Pantai dan Penanaman Pohon, Pj. Wali Kota Kupang Apresiasi Karya Bakti Dharma Pertiwi

Menurut Dian, yang bisa menguasai kendaraan dinas tanpa lelang itupun hanya 1 unit yaitu untuk kepala daerah, wakil kepala daerah dan sekda provinsi. Lain tidak bisa termasuk pimpinan DPRD apalagi mantan ASN.

“Jangan sampai ada pembiaran dan jika masih tetap tidak dikembalikan, kita minta pemda laporkan ke APH dengan tindak pidana penggelapan aset.

Kejadian seperti ini memang jamak terjadi di wilayah Timur Indonesia dan tidak hanya di NTT saja,” ungkapnya.

Ditambakan Dian Patria bahwa selain randis tentunya seluruh aset – aset inventaris lainya seperti laptop, handphone dan lain – lain perlu ditertibkan juga.

Baca Juga:  Evakuasi Dramatis! Warga dan Polisi Selamatkan 3 Orang yang Terjebak Banjir di Kupang

Ini penting mengingat rendahnya kapasitas pemerintah daerah di NTT yang rata – rata 90 persen tergantung dana dari pusat.

“Sementara pungutan pajak dan retribusi kecil. Sudah kecil lagi masih terjadi kebocoran. Jangan sampai pemerintah daerah menggelontorkan lagi APBD untuk beli aset,” katanya.


Powered By NusaCloudHost