Situbondo, Kupangberita.com,– Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi (GARAMIN) Wilayah NTT, berbagi banyak hal positif dalam kegiatan temu inklusi nasional yang diselenggarakan tanggal, 31Juli – 3 Agustus 2023, di Situbondo, Jawa Timur.
Temu Inklusi Nasional ke 5 bertajuk “Berdaya dalam Keragaman Menuju Indonesia Inklusif 2023”. merupakan kegiatan 2 tahunan sekali.
Pada kegiatan tersebut GARAMIN NTT menjadi narasumber pada diskusi tematik tentang desa Inklusi dan juga Sharing tentang Apresiatif Inquiry tentang Peraturan Penyelenggaraan Desa Inklusi Desa Oeletsala, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.
Temu Inklusi Nasional diselenggarakan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Indonesia dan Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo (PPDIS) serta mitra pembangunan.
Dalam diskusi Tematik tentang Desa Inklusi, Project Officer Kabupaten Kupang, Elmi Sumarni Ismau, menyampaikan tentang dampak desa inklusi terhadap difabel desa, aparat desa dan masyarakat serta dukungan-dukungan kebijakan yang semakin inklusif dari level desa, kecamatan, kabupaten dan Provinsi NTT.
Dalam pemaparan materinya, Elmi
mendapat apresiasi dari staf ahli Menteri Bidang Pembangunan dan kemasyarakatan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi (Kemendes PDTT), Bito Wikantosa.
Bito mengatakan bahwa Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao perlu terus berinovasi dan terus mendukung desa inklusi yang sudah ada agar impian Indonesia inklusi bisa segera tercapai.
“Desa inklusi, jangan hadir karena program. Tetapi, lahir dari kepedulian untuk memastikan semua orang memperoleh hak termasuk kelompok difabel dan kelompok minoritas lainnya,”Kata Bito.
Dody Kaliri yang mewakili SIGAB Indonesia menyampaikan bahwa saat ini lebih dari 250 desa di indonesia menjadi desa inklusi.
“Ini merupakan, buah dari kepedulian dan semangat untuk terus berkontribusi dan berkolaborasi dalam mendukung desa inklusi,”ungkapnya.
Lebih dari 50 peserta berasal dari Indonesia Timur, siswa dan mahasiswa pondok pesantren. Mereka hadir dengan semangat yang tinggi untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan positif yang telah mereka lakukan di komunitas masing-masing.
Temu Inklusi ke 5, turut dihadiri Camat Nekamese, Yosua Alexi Bora’a yang berkomitmen untuk mendukung Replikasi Desa Inklusi (RDI) di 8 desa lainnya.
Dukungan kehadiran lainnya dari 10 desa lainnya yang berasal dari Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao, antara lain: Kepala Desa Oelomin,Yeskial Ablelo, Desa Besmarak, Petrus Timate, Desa Oben, Yabes Abjena, Kuaklalo, Yairus Mau dan Kepala Desa Baumata Timur, Melkisedek Humau.
Sementara Kabupaten Rote Ndao turut hadir; Kepala Desa Oetutulu, Yohanis Suek, Desa Lidor Agustinus Ello, Desa Tolama, Julius Eli Manafe, Desa Modosinal Yopi Dano dan Kepala Desa Ingguinak, Yustus O. Saudila, SH.
Selain itu, hadir juga perwakilan Pemerintah Provinsi NTT, Dinna Novista Noach selaku staf khusus Gubernur NTT bidang disabilitas, Pemerintah Kabupaten Kupang melalui Bappelibangda, Theresia I. Patty selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Wenny Yelfiana selaku Kepala Bidang Litbang dan Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Ina Milla Ate, selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Mateos Kolnel.
Kabupaten Rote Ndao, Sherwin M. Robinson Ufi selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia).
GARAMIN NTT diwakili oleh Wakil PP Direktur GARAMIN NTT sekaligus Program Manager SOLIDER untuk NTT, Berti Soli Dima Malingara, Project Officer Kabupaten Kupang sekaligus Sekretaris GARAMIN NTT, Elmi Sumarni Ismau, dan Project Officer Kabupaten Rote Ndao, Enjel Senoven Jamseam Dubu.
Berti Soli Dima Malingara, Kepada Media Kupang Berita, Sabtu (05/07) mengatakan, bahwa Desa inklusi merupakan salah satu strategi yang dikembangkan SIGAB Indonesia melalui program SOLIDER selain penguatan Kelompok difabel desa dan Unit layanan Disabilitas di bidang ketenaga kerjaan yang dikembangkan di 4 Provinsi yakni Jogjakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.
“GARAMIN NTT menjadi pelaksana di 12 desa yang tersebar di Kabupaten Kupang dan Kabupaten Rote Ndao.
Dengan keterlibatan GARAMIN NTT dan tim yang terdiri dari 11 orang kepala desa, 2 orang kelompok difabel, pemerintah provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
Dalam Temu Inklusi ke 5 kali ini, membuat Tim SOLIDER semakin yakin bahwa Indonesia Inklusif akan bisa diwujudkan dengan komitmen dan kerja keras dari berbagai pihak.L,”pungkas Berti.
Disebutkan Berti, dalam temu inklusi ke 5, mendapatkan 11 point rekomendasi yang di tujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang diwakili oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifa Indar Parawansa.
Ke 11 Point rekomendasi tersebut mencakup:
1. Pencantuman pengarusutamaan Inklusi disabiltas dalam RPJPN Menuju Indonesia Emas 2045.
2. Percepatan penyusunan Peraturan dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas di provinsi & kab/kota melalui proses penyusunan yang partisipatif.
3. Memfasilitasi perwujudan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan bagi Penyandang Disabilitas, termasuk afirmasi terhadap akses pembiayaan bantuan hukum, anggaran pendampingan, serta akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas berhadapan dengan hukum.
4. menginstruksikan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk membangun sistem perlindungan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas dengan kerentanan yang berlapis, serta percepatan penyusunan Peraturan Pemerintah yang berpihak pada penyandang disabilitas.
5. Pembangunan infrastruktur IKN yang aksesibel dengan konsep desain universal dan aksesibilitas yang terintegrasi untuk menjadi model bagi pengembangan aksesibilitas infrastruktur di berbagai wilayah lainnya di Indonesia.
6. Penegasan aturan untuk mempercepat perwujudan Desa, Kabupaten dan Kota Inklusif hingga wilayah 3T, termasuk di dalamnya penyelenggaraan layanan dasar dan sarana publik yang mudah diakses penyandang disabilitas.
7. Instruksi kepada BPS dan Kementerian terkait untuk mempercepat pembentukan data penyandang disabilitas satu sistem dalam Satu Data Indonesia yang akan memudahkan perencanaan di semua sektor dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
8. Mengeluarkan kebijakan afirmasi perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
a). Jaminan pembiayaan dan penerimaan dan fasilitasi pendidikan termasuk melalui pembentukan unit layanan disabilitas di bidang pendidikan,
b). Jaminan ketenagakerjaan termasuk akses pelatihan, jalur afirmasi, dan pembentukan unit layanan disabilitas di sektor ketenagakerjaan,
c). Perluasan jaminan pembiayaan kesehatan bagi Penyandang disabilitas dan perluasan manfaat jaminan alat bantu serta layanan kesehatan yang inklusif Pelaksanaan jaminan tersebut agar merata penjangkauan hingga mereka yang tinggal di panti-panti rehabilitasi.
9. Menggerakkan upaya edukasi atas penerimaan, kesetaraan, penghapusan stigma disabilitas, serta penguatan partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan sosial keagamaan, termasuk akses pada sarana ibadah berbagai agama.
10. Melakukan upaya-upaya terukur dalam memastikan perlindungan penyandang disabilitas dalam situasi bencana, darurat kemanusiaan, kondisi atas dampak perubahan iklim, pengurangan risiko bencana maupun upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Upaya tersebut meliputi penyesuaian kebijakan yang ada, serta koordinasi dan kolaborasi pentahelix lintas sektor.
11. Mengukuhkan Temu Inklusi sebagai agenda rutin yang mempertemukan masyarakat penyandang disabilitas dan masyarakat sipil lainnya, Pemerintah, akademisi, swasta, dan pihak lainnya memajukan praktik baik riset, serta inisiatif lain yang yang berkontribusi pada perwujudan inklusi disabilitas. ***
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
