Scroll Ke bawah untuk melanjutkan

Diskusi Publik SMSI: Inche Sayuna Soroti Konflik Lahan, Stunting, Kemiskinan hingga Utang Pemda

Avatar photo
Foto. Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna.
Foto. Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna.

Kupangberita.com – Wakil Ketua DPRD NTT, Dr. Inche Sayuna menjadi salah satu pemateri dalam diskusi publik dan coffee morning bertajuk “Refleksi Kritis 4 Tahun Kepemimpinan Victory-Joss” yang diselenggarakan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) NTT bersama Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, di Aula Utama El Tari, Kupang, Kamis (8/9/2022).

Dalam materinya, ia menyampaikan sejumlah catatan refleksi terkait 4 tahun kepemimpinan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi. Ia menyoroti soal misi Pemprov NTT mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera
dengan terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas.

Menurutnya, agenda ini masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar karena sampai sejauh ini pemerintah provinsi tidak ada inisiatif untuk mengusulkan Perda Penyelesaian Tanah Ulayat di Propinsi NTT.

Baca Juga:  Kisah Camat di Kupang Rela Rogoh Kocek Pribadi Tangani Stunting Hingga Penghijauan

Hambatan investasi di NTT penyebab paling mendasar adalah Pemerintah Propinsi NTT tidak mampu menertibkan tanah ulayat, sehingga banyak menimbulkan kegaduhan di publik bahkan menjurus kepada konflik horizontal.

“Aset tanah pemerintah juga tidak tertib administrasinya, sehingga menyebabkan banyak konflik antara pemerintah dan rakyat.

Contohnya kasus Besipae, tanah Manulai, KI Bolok, Pantai Pede, kasus Sumba Timur, Besipae, Manulai, dan Hotel Pelago,” kata Inche.

Selain itu, ia menyinggung terkait pendapatan asli daerah (PAD) NTT.

Menurut Ince porsi pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer sangat dominan, menyebabkan ketergantungan fiskal yang tinggi, sehingga berdampak pada ruang fiskal yang terbatas, kapasitas fiskal yang rendah dan keseimbangan primer APBD yang kurang memadai.

Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Propinsi NTT memiliki ruang gerak yang terbatas dalam alokasi APBD untuk kepentingan pembangunan, pembayaran bunga serta pengembalian pinjaman daerah.

Baca Juga:  Kisah Camat di Kupang Rela Rogoh Kocek Pribadi Tangani Stunting Hingga Penghijauan

Inilah dasar pertimbangan kenapa kebijakan pemerintah untuk pinjaman dengan bunga menjadi perdebatan di lembaga DPRD.

Dari analisis ratio kinerja keuangan daerah tahun 2021, APBD NTT mengalami tekanan yang sangat berat.

Terungkap bahwa setiap tahun kebutuhan fiskal NTT terus membesar, sementara ruang fiskal dan kapasitas fiskal terbatas

Poin berikutnya, terkait sektor pariwisata yang dijadikan prime mover ekonomi.

Menurut Inche, harus diakui bahwa di tangan kepemimpinan Victory-Joss selama 4 tahun pariwisata NTT bertumbuh dengan pesat, bahkan sinergi yang baik antara pemerintah propinsi dan pemerintah pusat, Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai kawasan wisata super premium.


Powered By NusaCloudHost