Kupangberita.com —- Strategi Nasional Pencegahan Stunting menargetkan penurunan angka prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Sementara data pada tahun 2021, prevalensi angka stunting masih bertengger di 24,4%.
Oleh karena itu salah satu inovasi penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah pada aspek inovasi program dan kapasitas pendampingan dalam mengedukasi keluarga stunting.
Dalam paparannya, Plt. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Dr. Subandi Sardjoko, menyampaikan saat ini masih ada kurang lebih 5,3 juta Balita stunting dimana 69% nya terjadi di 12 provinsi yang saat ini menjadi program prioritas nasional termasuk provinsi NTT dan Jawa Timur.
“Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif Program Pencegahan Stunting perlu inovasi baru melalui keterlibatan para pihak termasuk organisasi non pemerintah dalam melakukan capacity building, pemantauan dan evaluasi,” jelas Subandi Sardjoko dalam Coffee Morning Thank God It’s Friday: Bersama Tanggulangi Stunting yang diadakan oleh LP3ES, yang dilakukan secara daring, Jumat (12/08/2022) pagi.
Sementara anggota DPRD NTT asal PDIP Aulora Agrava Modok, mengatakan tingginya angka prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur membuat khawatir aktivis sosial dan politik di NTT.
Lebih lanjut kata Aulora, di NTT terdapat 15 kabupaten darurat stunting dengan angka prevalensi di atas 30% bahkan di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) mencapai angka 48,3 % (tertinggi dari 246 kabupaten prioritas).
“Dengan kenaikan hanya 1,1 % per tahun dimana tahun 2021 pada angka 20,9 % dan tahun 2022 menjadi 22 %.
Peluang NTT untuk mencapai Generasi Emas Indonesia 2045 terancam tidak terwujud karena anak gagal tumbuh” terang Aulora.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
