Menu

Mode Gelap

Berita · 18 Mei 2022 21:56 WITA ·

Terkait Pembagunan Peternakan Ayam di Oesao, Masyarakat Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati


					Terkait Pembagunan Peternakan Ayam di Oesao, Masyarakat Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati Perbesar

Kupangberita.com — Sejumlah Warga di Desa Oesao, Kelurahan Oesao dan Desa Pukdale wilayah Felakdale, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang melayankan surat terbuka kepada Bupati Kupang lantaran menolak pembagunan kandang petrnak ayam di wilayah tersebut.

Berdasarkan surat terbuka yang diterima Kupang berita dari masing – masing perwakilan kordinator yakni Welhelmus Amalo, Ikin Save dan Piter Tio, Rabu ( 18/05/2022) dalam surat terbuka tersebut mereka menguraikan beberapa alasan penting yakni :

IZIN URUSAN BELAKANGAN

Bangunan ternak ayam dimaksud telah dikerjakan sampai pada tahap urukan terhadap pondasi.

Namun, tidak ada proses perizinan yang dilakukan oleh pemilik peternakan ayam.

Hal ini diketahui berdasarkan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PUPR,Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Kupang pada tanggal 28 April 2022 lalu di Aula Kantor Desa Oesao.

Padahal untuk pembangunan sekaliber peternakan ayam yang direncanakan berkapasitas di atas 10.000 ekor ayam tersebut membutuhkan langkah awal, yakni mengurus dan memperoleh segala perizinan dari instansi terkait. Baik yang berkaitan dengan peruntukan tata ruang,yang berkaitan dengan kajian terhadap lingkungan maupun yang berkaitan dengan usaha yang akan dilakukan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kupang Tahun 2014-2034 (selanjutnya disebut PERDA RTW), maka lokasi pembangunan peternakan ayam di Desa Oesao tersebut telah dilakukan dalam kawasan pertanian lahan basah/sawah produktif yang tidak boleh dialih fungsikan untuk usaha peternakan, sebab peternakan berdasarkan Perda tersebut juga merupakan salah satu bagian dari kawasan pertanian yang diatur sesudah pengaturan tentang kawasan pertanian lahan basah, sehingga tidak boleh tumpang tindih dengan kawasan pertanian lahan basah.

Baca Juga:  Pelayanan Publik di Kabupaten Kupang Belum Prioritaskan Para Difabel

Selain itu, salah satu program pemerintah pusat adalah melindungi lahan pertanian dari setiap bentuk alih fungsi lahan.

Program ini direalisasi oleh pemerintah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor:41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (selanjutnya disebut UU PLPP).
Dalam konsideran menimbang huruf c UU PLPP secara tegas ditetapkan “ negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi dari setiap warga negara, sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan,dan kedaulatan pangan.”

Sementara dalam konsinderan menimbang huruf d ditetapkan ” bahwa makin meningkatnya pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Baca Juga:  4 Tips for Getting Your Best High School Senior Photos

Semua ketentuan dalam Perda RTW maupun UU PLPP di atas merupakan norma hukum yang fungsinya sebagai batasan dan rambu untuk melindungi kepentingan masyarakat dan tidak dapat “dibarter” dengan dalih peningkatan ekonomi dengan cara pembangunan peternakan ayam yang pada hakikatnya telah menabrak peruntukan ruang dalam Perda RTW maupun semangat pemerintah untuk mencegah degradasi lahan pertanian pangan dalam UU PLPP.

PERLINDUNGAN TERHADAP MASYARAKAT POTENSIAL TERABAIKAN

Dengan adanya pembangunan peternakan ayam yang mendahului segala proses perizinan tersebut, maka hak-hak dari masyarakat yang bermukim dan bertani di sekitar lokasi pembangunan potensial terabaikan, sebab masyarakat berhadapan dengan pemilik peternakan yang mungkin mempunyai “modal, sehingga suatu waktu dapat saja “menghalalkan” segala cara untuk kelancaran pembangunan peternakan ayam yang sudah terlanjur dilaksanakan.

Apabila segala cara telah dihalalkan, maka bukan saja aspek peruntukan tata ruang Kabupaten Kupang dan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan yang akan terabaikan, tetapi aspek dampak dari lingkungan juga potensial akan terabaikan, sebab di sekitar lokasi pembangunan banyak pemukiman penduduk dan para petani yang berjuang mencari nafkah dengan menanam dan menuai setiap tahunnya.

Kalau hal ini yang terjadi, maka keberlanjutan terhadap usaha pertanian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani nyaris hanya akan ada dalam angan-angan kita semua.

Baca Juga:  Wawali Minta Dukungan Pentahelix Dorong Percepatan Penurunan Stunting

PEMERINTAH DAERAH HARUS KONSISTEN


Pada tanggal 13 April 2022,dalam https://kupangberita.com/2022/04/bupati-kupang-minta-rencana-pembangunan-kadang-ayam-di-desa-oesao-dihentikan/, secara tegas Bupati Kupang meminta rencana pembangunan kandang ayam di Desa Oesao dihentikan.

Pernyataan Bupati Kupang ini merupakan manifestasi dari sikap pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan peternakan ayam tersebut.

Sebagai masyarakat kami menuntut konsistensi dari Bupati Kupang dalam bersikap.

Kami menuntut konsistensi dari Dinas-Dinas terkait yang merupakan perpanjangan tangan dari Bupati Kupang.

Semua tentunya harus searah dengan perintah/keputusan Bupati Kupang.

Kami juga menolak segala bentuk KKN yang dilakukan dalam pembangunan peternakan ayam tersebut. Sebab kami adalah rakyat, kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi (salus populi suprema lex esto).

Bupati kupang yang kami hormati, berdasarkan alasan-alasan di atas, maka kami 80 warga Desa Oesao, 33 warga Kelurahan Oesao dan 41 Warga Desa Pukdale/Felakdale dengan tegas menolak pembangunan peternakan ayam yang terlanjur telah dilakukan di areal persawahan RT.11/RW/05 Desa Oesao.

Demikianlah surat ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.***

 

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 176 kali

Makson Saubaki badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Polres Kupang Turunkan 46 Raiders Berlaga di Event Adventure Polres Belu

25 Juni 2022 - 21:34 WITA

Foto. Kaolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto S.I.K M.H, menurunkan 46 raiders berlaga di event adventure Polres Belu.( Foto Humas Polres Kupang).

Peserta Delegasi Rakerwil APEKSI Puji Pembagunan SPAM Kali Dendeng

24 Juni 2022 - 22:52 WITA

Viral, Seorang Pria Afghanistan Naik ke Puncak Jembatan Liliba

24 Juni 2022 - 22:21 WITA

Wakil Bupati Kupang Secara Resmi Buka Rapat Kerja GKII Wilayah Bali Nusra

24 Juni 2022 - 19:44 WITA

Foto. Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe, memukul gong tanda dibukanya rapat GKII Wilayah Bali Nusra di GKII Jemaat Benohonis Oelbima, Desa Oebola.

Peran Pemkab Kupang dan Dekranasda NTT Dalam Mengembangkan UMKM Pasca Pandemi

23 Juni 2022 - 22:43 WITA

Foto. Wakil Bupati Kupang Jerry Manafe dan Ketua Dekranasda NTT Ny. Julie Sutrisno Laiskodat.

Bupati Kupang Hadiri Ulang Tahun Ke 72 Gereja Paroki St.Yohanes Pemandi Buraen

23 Juni 2022 - 21:34 WITA

Trending di Berita