Kupangberita.com —– Perjuangan keadilan demokrasi yang dilakukan Simpatisan Jeriko belum berakhir, sejumlah aktivis tetap gigih menentang praktek buruk demokrasi yang dilakukan Partai Demokrat terhadap proses Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Demokrat, dimana dalam proses Musda yang berlangsung tahun 2021 lalu, Jefri Riwu Kore yang notabene peraih suara mayoritas di zolimi dan tidak ditunjuk oleh DPP untuk memimpin Partai Demokrat di NTT.
Aksi terbaru yang akan dilakukan Simpatisan Jeriko, menurut informasi yang disampaikan koordinator Simpatisan Jeriko, Herison Arianto menyampaikan bahwa, pihaknya akan turun ke jalan menggelar aksi damai untuk mengawal proses Musyawarah Cabang (Muscab) serentak yang akan berlangsung di Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), pada Rabu (18/5/2022).
Arah perjuangan Simpatisan Jeriko masih sama yakni meminta Ketua Umum AHY menjelaskan secara langsung mengapa Jefri Riwu Kore dikalahkan dalam proses Musda, sementara Jeriko adalah peraih suara signifikan, lebih banyak dari Leonardus Lelo.
“Simpatisan Jeriko tetap konsisten, tetap pada spirit awal untuk menegakan demokrasi yang sejati, kami tetap mendesak agar Ketua Umum AHY untuk menjelaskan mengapa Jefri Riwu Kore yang notabene memenangkan dukungan mayoritas jumlah suara yakni 12 suara dikalahkan oleh DPP, lalu DPP menunjuk Leonardus Lelo yang hanya meraih 11 suara sebagia Ketua DPD Partai Demokrat NTT,” ujar Heri.
Mantan Ketua BEM Unflor ini merincikan bahwa hingga saat ini tidak ada itikad baik dari Partai Demokrat untuk menjelaskan tuntutan Simpatisan Jeriko, termasuk dalam berbagai aksi-aksi sebelumnya yang dilakukan Simpatisan Jeriko, DPP Partai Demokrat tidak menghiraukannya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
