Kupangberita.com —– Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH., menyampaikan nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggarang 2021 kepada anggota DPRD Kota Kupang di Ruang Sidang Utama Sasando, lantai dua Kantor DPRD Kota Kupang, Rabu (22/04/2022).
Agenda tersebut tertuang dalam agenda Sidang paripurna ke-2 DPRD Kota Kupang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I, Padron A.S. Paulus dan Wakil Ketua II Christian Baitanu, SH., MH.,
Dalam kesempatan tersebut Walikota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, MM., MH., menyampaikan bahwa LKPJ Walikota Kupang tahun anggaran 2021 merupakan laporan keterangan pertanggungjawaban yang ke-lima dalam masa bhakti kepemimpinan walikota dan wakil walikota kupang periode tahun 2017 – 2022.
Sebagai pengantar awal, mantan anggota DPR RI dua periode ini membeberkan data BPS tahun 2022, indikator kinerja makro pemerintah kota kupang tahun 2020-2021 terdiri dari indeks pembangunan manusia sebesar 79,74 persen atau mengalami peningkatan dengan angka 0,03 persen dari tahun 2020 sebesar 79,71 persen merupakan yang tertinggi di seluruh Provinsi NTT.
Sementara itu tingkat kemiskinan di kota kupang sebesar 9,17 persen, tingkat pengangguran sebesar 9,76 persen.
Sementara pertumbuhan pendapatan per kapita sebesar -1,77 dan ketimpangan pendapatan (gini ratio) sebesar 0,335 persen pertumbuhan ekonomi menjadi positif pada angka 1,10 persen.
Hal ini disebabkan karena respon cepat pemerintah beserta seluruh pihak terkait dalam mengendalikan lonjakan kasus varian delta pada awal triwulan III tahun 2021.
Selain itu, percepatan realisasi dari hasil refocusing anggaran sehingga dapat memulihkan kepercayaan masyarakat secara cepat dalam melakukan aktivitas ekonomi, yang menyebabkan sisi supply dan demand ekonomi tetap terjaga.
Indikator pembangunan makro yang terakhir adalah peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).
Penilaian terhadap peringkat LPPD sejatinya merupakan bukti kualitas penyelengaraan pemerintahan daerah. karena peringkat yang semakin baik mengindikasikan penyelenggaraan pemerintah daerah yang semakin berkualitas.
Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah menetapkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dimana prestasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Kupang meraih skor 3,1911 dengan status kinerja sangat tinggi dan merupakan yang tertinggi di Provinsi NTT.
Sosok yang akrab disapa Jeriko ini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Kupang melalui pengalokasian anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Kupang tahun 2021 sebesar 1 triliun 81 milyar 113 juta 648 ribu 821 rupiah 79 sen atau 94,06 persen dari target sebesar 1 triliun 149 milyar 387 juta 269 ribu 396 rupiah.
Lanjutnya, sesuai dengan tema pembangunan Kota Kupang tahun 2021 yaitu “peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui usaha pemenuhan aspek pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dalam rangka penguatan jaringan sosial dan pemulihan ekonomi perkotaan” maka prioritas pembangunan daerah merupakan penjabaran visi dan misi Pemerintah Kota Kupang yang kemudian dituangkan dalam prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pembangunan ini, kata Jeriko seperti peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan warga kota kupang dengan melakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif melalui pengadaan buku/atk dan seragam sekolah bagi siswa di jenjang SD dan SMP, pengadaan smartphone untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran online dimasa pandemi covid-19 bagi siswa SD dan SMP, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang laboratorium komputer, rehabilitasi ruang laboratorium IPA, pembangunan UKS, rehabilitasi perpustakaan dan pembangunan toilet pada beberapa SD dan SMP di Kota Kupang.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
