Menu

Mode Gelap

Berita · 28 Mar 2022 22:36 WITA ·

Salah Gunakan Dana Bos Kepala Sekolah di Kupang Diancam 20 Tahun Penjara


					Foto. Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, S.I.K.,M.H,. Perbesar

Foto. Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, S.I.K.,M.H,.

Kupangberita.com —- Oknum Kepala Sekolah SD Inpres Sulamu MDYM dalam masa jabatannya mengunakan Dana Bos untuk kepentingan pribadinya sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp. 76.947.500,-. Hal ini disampaikan Oleh Kapolres Kupang AKBP FX Irwan Arianto, S.I.K.,M.H, melalui Kasat Reskrim Polres Kupang AKP Wahyu Agha Sri Septyan, S, S.I.K, Senin ( 28/03/2022) di ruang kerjanya mengatakan dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Bos di SD Inpres Sulamu Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2013, yang diduga kuat dilakukan oleh Tersangka MDYM selaku Kepsek SD Inpres Sulamu.

Tahun 2012 dan 2013, SD Inpres Sulamu merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dana BOS yang diterima bersumber dari APBN tahun 2012 dan 2013, yang disalurkan dari Kas Umum Negara (KUN) ke Kas Umum Daerah (KUD) Provinsi melalui DPA/DPPA Biro Keuangan Setda Provinsi NTT TA 2012 dan 2013, selanjutnya dikirim langsung ke Rekening SD Inpres Sulamu pada Bank NTT Nomor 001.02.02.151871-1.

Baca Juga:  Wali Kota Kupang Antar Kunci Rumah Bagi Lansia di Kelurahan Liliba

Dana yang masuk pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp 126.150.000, yakni triwulan I ( Januari-Maret ) Rp 31.900.000, triwulan II (April-Juni) Rp 31.900.000, triwulan III ( Juli-September ) Rp 31.900.000 dan triwulan IV (Oktober-Desember) Rp 30.450.000.

Tahun 2013 sebesar Rp 121.800.000 dengan rincian, triwulan I ( Januari-Maret ) Rp 30.450.000, triwulan II (April-Juni) Rp Rp 30.450.000, triwulan III ( Juli-September ) Rp 30.450.000 dan triwulan IV (Oktober-Desember) 30.450.000.

Kepala SD Inpres Sulamu saat itu adalah M D.Y.M sekaligus sebagai penanggung jawab pengelolaan Dana BOS bersama Baharudin Subang sebagai bendahara dan Yans Lay sebagai anggota. Di mana seharusnya dana BOS dikelola bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah dengan dewan guru dan komite, namun dalam pelaksanaannya kepala sekolah sendiri yang mengelola.

Kepala Sekolah MDYM tidak pernah transparan selama mengelola dana BOS sebagaimana ditentukan dalam juknis seperti penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS, Dewan Guru dan Komite Sekolah yang dibuat secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditanda tangani oleh seluruh peserta rapat.

Baca Juga:  Dukung Smart City Pemkot Kupang Teken MoU Dengan Bank BNI 

Hal yang dimaksud tidak pernah dilakukan oleh tersangka, dan juga tidak pernah mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (RKAS) di papan pengumuman sekolah yang ditanda tangani oleh Kepala sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah, tidak pernah mengumumkan penggunaan dana BOS di papan pengumuman, harus memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

Dalam pengelolaan dana BOS tahun 2012 dan 2013, sebagian dana BOS telah digunakan oleh MDYM selaku kepala sekolah untuk kepentingan pribadinya seperti untuk membeli rokok, membeli minuman beralkohol alias konsumsi sendiri, serta terkadang membeli untuk minum bersama teman-temannya yang dilakukannya hampir setiap hari secara berulang-ulang selama tahun 2012 sampai 2013 yang mengakibatkan negara dirugikan.

Akibat perbuatan tersangka, maka total kerugian negara sebesar Rp. 76.947.500,-. Temuan ini diperoleh dari hasil pemeriksaan dari tim pemeriksa Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang terkait dengan pengelolaan dana BOS SDI Sulamu tahun 2012 sampai 2013.

Baca Juga:  Polsek Kupang Timur Bekuk Pelaku Pencurian Fibron Mini di Kelurahan Manutapen

Tersangka kini telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Tahap II) pada Kejaksaan Negeri Oelamasi, Rabu 23 Maret 2022, yang disertai barang bukti.

Pasal yang disangkakan yakni Pasal 2 ayat [1] Undang-undang RI. No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat [1] KUHP subsidair pasal 3 Undang-undang RI. No. 31 tahun 1999 Jo Undang-undang RI. No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 64 ayat [1] KUHP.

Tersangka mendapat ancaman hukuman Pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,-**

 

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 427 kali

Makson Saubaki badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Majelis Sinode GMIT Dukung Pemerintah Kota Kupang Lewat Program Pulih Bersama

19 Mei 2022 - 08:04 WITA

Foto. MS Sinode GMIT bersama Puskesma Kota Kupang lakukan vaksinasi Covid-19, di Gereja GMIT Laheroi Namosain.

DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah Rp 14.000 Untuk Masyarakat Umum

18 Mei 2022 - 22:45 WITA

Foto. DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah.

Terkait Pembagunan Peternakan Ayam di Oesao, Masyarakat Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati

18 Mei 2022 - 21:56 WITA

Warga Kabupaten Kupang, Nilai ULP PLN Oesao Abaikan Keluhannya

18 Mei 2022 - 20:26 WITA

Foto. Pemilik Meteran Bugi Brianto.

Fantastis! 7.207 Anak di Kabupaten Kupang Alami Stunting

18 Mei 2022 - 19:02 WITA

Foto. dr. Chindy R.Tefa.

Perkuat Integritas Parpol, KPK Gelar Program Politik Cerdas Berintegritas

18 Mei 2022 - 12:36 WITA

Trending di Berita