Kupangberita.com —- Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia, Muhadjir Effendy bersama Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore, Ml.M., M.H. turun langsung meninjau lokasi pembangunan bantuan rumah instan sederhana sehat (RISHA) hunian tetap (huntap) bagi korban badai siklon tropis seroja, Rabu (23/3).
173 unit rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Pemkot Kupang di Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak.
Dalam kunjungan tersebut Menko PMK mendesak agar rumah yang sudah selesai dikerjakan oleh Kementerian PUPR tersebut segera diserahterimakan kepada Pemkot Kupang, agar selanjutnya dapat segera ditempati warga yang kehilangan tempat tinggal akibat diterjang badai siklon seroja.
Menurutnya, serah terima perlu segera dilakukan untuk mencegah adanya oknum yang secara sepihak masuk dan menghuni bahkan mengubah bangunan rumah tersebut.
Pada kesempatan yang sama Menko PMK menjelaskan rumah bantuan tipe 36 tersebut dibangun dengan kontruksi tahan gempa di atas tanah seluas 9 x 12 meter persegi.
Rumah-rumah tersebut disiapkan bagi warga yang terdampak badai siklon tropis seroja beberapa waktu lalu yang memang harus direlokasi karena sebelumnya kehilangan tempat tinggal.
Sementara untuk warga yang terdampak tapi tidak harus direlokasi diberikan stimulan untuk membangun atau merehabilitasi rumahnya, baik untuk yang mengalami kerusakan ringan, sedang maupun berat.
Dia mengakui pemerintah masih punya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, yakni pembangunan rumah bagi warga terdampak yang belum kebagian. Dari data Pemkot Kupang tercatat 328 kepala keluarga terdampak yang harus mendapat relokasi.
Saat ini baru 173 unit rumah yang sudah dibangun dan siap huni.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
