Menu

Mode Gelap

Berita · 11 Feb 2022 21:58 WITA ·

Akan Gelar Aksi Berjilid-Jilid, Simpatisan Jeriko Lakukan Audiens dengan Kepolisian


					Foto. Simpatisan Jeriko, foto bersama di depan Mapolres Kupang Kota. Perbesar

Foto. Simpatisan Jeriko, foto bersama di depan Mapolres Kupang Kota.

Kupangberita.com —– Kejadian yang dialami Simpatisan Jeriko saat menyampaikan aspirasi untuk menemui petinggi Partai Demokrat dalam kegiatan konsolidasi kader DPD Partai Demokrat NTT, pada sabtu (5/2) lalu di Depan Hotel Grand Mutiara menjadi pemicu semangat untuk terus melakukan konsolidasi besar-besaran hingga Ketua Umum Partai Demokrat menjelaskan keganjalan dalam penunjukan Ketua DPD Partai Demokrat NTT.

Informasi tersebut disampaikan Koordinator Simpatisan Jeriko, Herison Arianto Kore melalui press rilis yang diterima kupangberita.com , jumat (11/2), menurut Heri dirinya bersama dengan beberapa orang Simpatisan baru saja menemui Kapolres Kupang Kota dan jajaran guna menanyakan syarat-syarat yang harus dimasukan kepada pihak kepolisian ketika melakukan aksi damai ataupun dialog publik.

“kita tidak mau kejadian di seperti di Jalan Timor Raya terulang kembali, kami dibiarkan berhadap-hadapan dengan aparat kepolisian, kami dijegal, bahkan mobil komando yang berisi pengeras suara milik massa aksi disandera oleh aparat, padahal tujuan kami adalah aksi damai, oleh sebab itu kami bersurat dan mendatangi Mapolres Kupang Kota hari ini,” ujar Heri.

Baca Juga:  Muscab Demokrat Berpotensi Curang, Simpatisan Jeriko Pantau Sampai PAC

Heri membeberkan bahwa kedatangan Simpatisan Jeriko menemui jajaran kepolisian karena Simpatisan Jeriko akan menggelar aksi berjilid-jilid dengan berbagai macam tema dan varian aksi, baik itu dialog publik, penggalangan dan anjangsana ke berbagai aktivis dan OKP maupun aksi damai besar-besaran, oleh sebab itu, sebagai langkah awal, pihaknya memulai dengan melakukan dialog dengan jajaran kepolisian.

Mantan Ketua BEM Unflor ini menjelaskan secara detail bahwa setiap warga Negara berhak mengemukakan pendapat dimuka umum, hal ini diatur dalam undang-undang Nomor 9 Tahun 1998, menurutnya bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum sendiri cukup beragam, seperti bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, serta mimbar bebas.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum memberi wewenang kepada Polri untuk menjadi penanggungjawab sekaligus memberikan perlindungan keamanan terhadap peserta aksi.

Menurut Heri, soal kejadian di Jalan Timor Raya, Simpatisan Jeriko telah memenuhi semua unsur tersebut, seperti memasukan surat 3×24 jam dan surat ijin dari satgas covid, tetapi masih juga dihadang aparat.

Baca Juga:  Simpatisan Jeriko Akan Bubarkan Kegiatan Pelantikan Pengurus DPD Demokrat NTT

Heri melanjutkan bahwa, kedatangan dirinya dan kawan-kawan simpatisan Jeriko bukan lagi mau berdebat soal aturan, pihaknya ingin mencari jalan keluar agar perjuangan panjang tersebut tidak terhambat karena dihadang pihak kepolisian.

“Kami ingin berdiskusi, mencari jalan agar ketika melakukan aksi nanti tidak terjadi seperti kejadian kemarin, kami tidak mau seolah-olah berperang melawan aparat, karena target kami adalah, Ketua Umum Demokrat atau petinggi partai menjelaskan kepada kami, mengapa Jeriko dikalahkan padahal ia adalah pemenang musda, ini yang harus di clearkan, kami tidak mau benturan dengan aparat,” tegas Heri.

Dalam audiens tersebut, Simpatisan Jeriko diterima Kasat Intelkam Polres Kupang Kota, AKP Alberto Heru Ponato, S.I.K., MH., dirinya mengatakan bahwa pihak kepolisian menyambut baik kedatangan simpatisan Jeriko, dirinya juga menjelaskan persyaratan yang harus dipenuhi dengan mengacu pada UU nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Peraturan Kapolri yang harus dipedomani.

Baca Juga:  Buntut Pemecatan Sejumlah PAC, Simpatisan Jeriko Akan Lakukan Aksi Damai di Muscab Partai Demokrat NTT

Langkah yang harus dilakukan Simpatisan Jeriko adalah penyampaian pendapat di muka umum wajib terlebih dahulu sebelumnya diberitahukan kepada kepolisian dalam hal ini Polres Kupang Kota.

Hal itu ditegaskan dalam Pasal 7 huruf a Perkap Nomor 9 Tahun 2008 dimana pemberitahuan itu wajib dilakukan secara tertulis kepada pejabat kepolisian dimana kegiatan tersebut dilaksanakan paling lambat 3×24 jam sebelum kegiatan dimulai, jika ada perubahan rencana, paling tidak 1×24 jam sebelum pelaksanaan wajib memberitahukan kepada aparat yang bersangkutan.

Jabaran Perkap tersebut pada prinsipnya dengan mengacu pada cara-cara yang dilarang saat melakukan aksi, antara lain melakukan perusakan, pembakaran, serta meledakan benda dan bangunan, membawa benda-benda yang membahayakan serta melakukan provokasi untuk melakukan tindakan jahat, kekerasan, serta ujaran kebencian.

Setelah berdialog sekitar satu jam, Simpatisan Jeriko bersama jajaran kepolisian melakukan foto bersama di depan Mapolres Kupang Kota.***

( Makson Saubaki)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 9 kali

Makson Saubaki badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Majelis Sinode GMIT Dukung Pemerintah Kota Kupang Lewat Program Pulih Bersama

19 Mei 2022 - 08:04 WITA

Foto. MS Sinode GMIT bersama Puskesma Kota Kupang lakukan vaksinasi Covid-19, di Gereja GMIT Laheroi Namosain.

DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah Rp 14.000 Untuk Masyarakat Umum

18 Mei 2022 - 22:45 WITA

Foto. DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah.

Terkait Pembagunan Peternakan Ayam di Oesao, Masyarakat Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati

18 Mei 2022 - 21:56 WITA

Warga Kabupaten Kupang, Nilai ULP PLN Oesao Abaikan Keluhannya

18 Mei 2022 - 20:26 WITA

Foto. Pemilik Meteran Bugi Brianto.

Fantastis! 7.207 Anak di Kabupaten Kupang Alami Stunting

18 Mei 2022 - 19:02 WITA

Foto. dr. Chindy R.Tefa.

Perkuat Integritas Parpol, KPK Gelar Program Politik Cerdas Berintegritas

18 Mei 2022 - 12:36 WITA

Trending di Berita