Menu

Mode Gelap

Berita · 18 Jan 2022 09:20 WITA ·

KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Sampaikan LHKPN Periodik 2021


					KPK Ingatkan Penyelenggara Negara Segera Sampaikan LHKPN Periodik 2021 Perbesar

Jakarta – Kupangberita.com— Periode penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2021 telah dimulai sejak 1 Januari 2022.

Untuk itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau agar kewajiban itu dapat dilakukan sebelum batas waktu 31 Maret 2022.

Para Penyelenggara Negara (PN) atau Wajib Lapor (WL) cukup melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik melalui situs elhkpn.kpk.go.id.

Meskipun batas waktu yang ditetapkan untuk penyampaian LHKPN periodik masih lama, KPK mengapresiasi 18 instansi yang telah 100 persen melaporkan. Per tanggal 14 Januari 2022 berdasarkan aplikasi e-LHKPN, KPK mencatat 6 (enam) pemerintah kabupaten/kota yang telah 100 persen lapor, yaitu Pemkab Tapanuli Selatan dengan total 680 wajib lapor, Pemkab Brebes 240 wajib lapor, Pemkab Boyolali 239 wajib lapor, Pemkot Prabumulih 195 wajib lapor, Pemkab Bolaang Mongondow Selatan 143 wajib lapor, dan Pemkab Majene 140 wajib lapor.

Baca Juga:  Eksekusi Rekomendasi KPK, Pemkot Kupang Tertibkan Bangunan Swiss - Belcurt Hotel

Kemudian, 7 (tujuh) DPRD kabupaten/kota, yaitu DPRD Kabupaten Brebes 49 wajib lapor, DPRD Kabupaten Boyolali 45 wajib lapor, DPRD Kota Prabumulih 25 wajib lapor, DPRD Kab. Barru 25 wajib lapor, DPRD Kabupaten Malaka 25 wajib lapor, DPRD Kabupaen Bolaang Mongondow Selatan 20 wajib lapor, dan DPRD Kab. Pulau Morotai 20 wajib lapor.

Baca Juga:  KPK Rekomendasi Pemkot Kupang Segera Tertibkan Bangunan Swiss - Belcurt Hotel

Serta 5 (lima) instansi BUMN/D, yaitu PD Kota Gorontalo 24 wajib lapor, PD (Holding Company) Gowa Mandiri 4 wajib lapor, PT BPR Bank Daerah Gunung Kidul (Perseroda) 3 wajib lapor, PT Industri Gelas (Persero) 2 wajib lapor, dan Perumda Air Minum Tirta Gemilang Kab. Magelang 1 wajib lapor.

Kepatuhan lapor ini tidak terlepas dari komitmen dan inisiatif dari instansi yang memajukan tenggat waktu pelaporan dengan beragam sanksi administratif untuk mendorong tingkat pelaporan di lingkungan instansinya.

Baca Juga:  KPK dan Pemerintah Turun Tanggan Tertibkan Aset Bermasalah Di Manggarai Barat

Hal ini menunjukkan satu bentuk komitmen dan langkah awal pencegahan korupsi dengan mendorong transparansi dan akuntabilitas Penyelenggara Negara dalam melaporkan kekayaannya.

Melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap PN sesuai amanah pasal 5 ayat (2) dan (3) Undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

(Makson Sauabaki)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 1 kali

Makson Saubaki badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Majelis Sinode GMIT Dukung Pemerintah Kota Kupang Lewat Program Pulih Bersama

19 Mei 2022 - 08:04 WITA

Foto. MS Sinode GMIT bersama Puskesma Kota Kupang lakukan vaksinasi Covid-19, di Gereja GMIT Laheroi Namosain.

DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah Rp 14.000 Untuk Masyarakat Umum

18 Mei 2022 - 22:45 WITA

Foto. DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah.

Terkait Pembagunan Peternakan Ayam di Oesao, Masyarakat Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati

18 Mei 2022 - 21:56 WITA

Warga Kabupaten Kupang, Nilai ULP PLN Oesao Abaikan Keluhannya

18 Mei 2022 - 20:26 WITA

Foto. Pemilik Meteran Bugi Brianto.

Fantastis! 7.207 Anak di Kabupaten Kupang Alami Stunting

18 Mei 2022 - 19:02 WITA

Foto. dr. Chindy R.Tefa.

Perkuat Integritas Parpol, KPK Gelar Program Politik Cerdas Berintegritas

18 Mei 2022 - 12:36 WITA

Trending di Berita