Menu

Mode Gelap

Berita · 24 Des 2021 09:19 WITA ·

Tok! Gugatan Pendukung Moeldoko Ditolak Lagi


					Foto. Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan pendukungnya. Perbesar

Foto. Ketua Umum Partai Demokrat AHY dan pendukungnya.

Kupangberita.com — Partai Demokrat bersyukur dan mengapresiasi keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara (PTUN) Jakarta yang kembali menolak gugatan pendukung KSP Moeldoko kepada Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) terkait SK Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bakti 2020 – 2025 dan Pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

Penolakan tersebut tertuang di laman resmi Mahkamah Agung (MA) dengan Nomor Perkara 154/G/2021/PTUN-JKT atas nama Ajrin Duwila (mantan Ketua DPC Kepulauan Sula) dan Hasyim Husein (mantan kader Partai Demokrat), Kamis (23/12).

Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat, Mehbob, menjelaskan, “Putusan PTUN tersebut merupakan kado akhir tahun bagi demokrasi di Indonesia.

Baca Juga:  Pendukung  Jefry Riwu Kore Ramai – Ramai Bakar Atribut Partai Demokrat, Kenapa?

Sebagaimana diketahui, sejak upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat oleh pihak KSP Moeldoko melalui KLB ilegal Deli Serdang pada 5 Maret 2021, hal ini menjadi perhatian publik karena dianggap merupakan bentuk abuse of power yang mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Karena itu Partai Demokrat dalam upaya menghadapi pembegalan politik dari KSP Moeldoko terus mendapat dukungan para pecinta demokrasi,” ujar Mehbob.

Mehbob juga menyampaikan apresiasinya kepada Majelis Hakim yang telah memutuskan perkara ini dengan objektif dan adil secara hukum.

Menurutnya, Putusan PTUN ini bukan sekedar kemenangan Partai Demokrat melainkan kemenangan rakyat yang menginginkan demokrasi dan keadilan selalu tegak di Indonesia.

Baca Juga:  Kader Partai Demokrat NTT Datangi Pengadilan TUN Kupang, Ada Apa?

Dalam pertimbangan hukum pada salinan putusan tersebut tertera Majelis Hakim menyatakan gugatan ditolak karena Pengadilan TUN tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan internal partai walaupun objek gugatannya SK Menkumham.

Hal ini ditegaskan dalam pasal 32 ayat 1 UU Parpol dan Surat Edaran MA No. 4 Tahun 2016 telah menjelaskan perselisihan internal parpol merupakan kewenangan Mahkamah Partai.

“Putusan PTUN ini semakin menguatkan keputusan Menkumham yang mengesahkan DPP Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono dan AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V Partai Demokrat sudah sah, berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Baca Juga:  Besok Simpatisan Jeriko Datangi Mapolda NTT, Tuntut Bubarkan Kegiatan Partai Demokrat

Sehingga dengan adanya keputusan ini makin memperkokoh kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat,” tegas Mehbob.

Sejak perkara ini diregister pada 30 Juni 2021, telah digelar 16 kali sidang di mana Majelis Hakim telah mempelajari, menganalisa bukti Dokumen, serta telah mendengarkan keterangan Saksi Fakta dan Saksi Ahli dari para pihak, yaitu; Menkumham sebagai Tergugat, DPP Partai Demokrat sebagai Tergugat II Intervensi, dan Pendukung Moeldoko sebagai Penggugat. **

( Makson Saubaki)

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 12 kali

Makson Saubaki badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Majelis Sinode GMIT Dukung Pemerintah Kota Kupang Lewat Program Pulih Bersama

19 Mei 2022 - 08:04 WITA

Foto. MS Sinode GMIT bersama Puskesma Kota Kupang lakukan vaksinasi Covid-19, di Gereja GMIT Laheroi Namosain.

DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah Rp 14.000 Untuk Masyarakat Umum

18 Mei 2022 - 22:45 WITA

Foto. DPC PDIP Kabupaten Kupang Gelar Bazar Minyak Goreng Murah.

Terkait Pembagunan Peternakan Ayam di Oesao, Masyarakat Layangkan Surat Terbuka untuk Bupati

18 Mei 2022 - 21:56 WITA

Warga Kabupaten Kupang, Nilai ULP PLN Oesao Abaikan Keluhannya

18 Mei 2022 - 20:26 WITA

Foto. Pemilik Meteran Bugi Brianto.

Fantastis! 7.207 Anak di Kabupaten Kupang Alami Stunting

18 Mei 2022 - 19:02 WITA

Foto. dr. Chindy R.Tefa.

Perkuat Integritas Parpol, KPK Gelar Program Politik Cerdas Berintegritas

18 Mei 2022 - 12:36 WITA

Trending di Berita