Kupangberita.com —-Setelah menerima kunjungan Kepala Desa Oesena,Nelson Boimau dan Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kupang, Teldi Sanam beserta rombongan di Ruangan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.
Anggota Komisi IV DPR RI Yohanis Fransiskus Lema (Ansy Lema) kunjungi langsung warga Oesana korban badai seroja April lalu pada Kamis ( 2/12).
Dalam pertemuan tersebut dihadiri Camat Amarasi Yawan Mau Sekdis Perkim Kabupaten Kupang Teldy Sanam dan warga dua dusun oesena.
Kepada Ansy Lema warga oesena meminta kejelasan terkait ahli fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman bagi warga 2 dusun korban bencana Seroja Desa Oesena.
Menjawab kepastian warga oesena Politisi muda PDI Perjuangan ini langsung menelpon pak Herban, direktur yang bertanggung jawab mengurus pengalihan hutan lindung ini.
“Dalam komunikasi via telpon langsung dan dengarkan juga oleh masyarakat pak direktur ( Pak Herban) minta Pemerintah kabupaten kupang melengkapi dokumen lagi,” ujar Ansy Lema.
Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kupang, Teldi Sanam ketika diminta konfirmasinya terkat hal ini mengatakan saat Dirjen penataan pelepasan hutan sementara telaah proposal yang sudah di kirim oleh pemerintah kabupaten kupang.
“Terkait surat yang diminta Dirjen penataan kawasan pelepasan hutan, itu sura untuk warga oesena masuk dalam penataan kawasan hutan dimasukan dalam Program Pemanfaatan Tanah Objek Reforma Agraria (Tora).
Sehingga tahun 2022 menjadi program prioritas karena warga oesana minta pembebasan kawan hutan 15 hektare untuk diperuntukan menjadi lahan hunian, pertanian dan fasilitas umum lainnya,” ujar Teldy Sanam.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
