Kupangberita.com — Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Kupang untuk segera tertibkan bangunan Swiss-belcurt hotel yang terletak di bibir pantai kelapa lima kota kupang.
Berdasarkan hasil Tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah V KPK RI, menemukan fakta bahwa bangunan Swiss-belcurt hotel melanggar aturan tata ruang.
Bahkan Ijin Mendirikan Bagunan ( IMB) yang diajukan kepada dinas terkait diluar IMB tersebut.
Ketua Tim Koordinasi Supervisi (Korsup) Direktorat Wilayah V KPK RI, Fries Mount Wongso Kamis (11/11) siang melalui pesan whatsApp kepada media mengatakan, hasil supervisi kami pada pendampingan pemerintah kota kupang dalam rangka penertiban aset – aset milik Pemkot Kupang.
Tim gabungan inspeksi teresebut melibatkan lintas elemen stakeholders pemerintah yang ada baik itu, PTSP, inspektorat, PUPR, BPN dan Bapenda Kota Kupang.
“Kami dapati bangunan tersebut menjorok melampaui bangunan yang diajukan masuk dalam area akses jalan pesisir ( jogging rack) yang sebenarnya milik pemerintah baik itu menteri lingkungan hidup maupun milik pemerintah kota kupang,”ujar Fries.
Lanjut Fries Mount Wongso, hasil yang ditemukan di lapangan adanya penyimpangan pengunaan lahan yang tidak sesuai dengan jumlah dan ukuran yang dimiliki.
“Hingga adanya bangunan – bangunan yang dibangun yang sifatnya dibangun diluar dari perencanaan yang diajukan,” ujar Fries.
Menurut Fries, bahwa dari pihak yang bersangkutan mengajukan adanya IMB pada tahun 2015. Tetapi fakta pengukuran dari dinas PUPR maupun dari dinas teknis lainya.
“Bahwa itu bukan IMB yang diajukan untuk bagun bangunan saat ini. Sehingga bagunan saat ini tidak sesuai dan tidak berijin,”ujarnya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
