Kupangberita.com — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kupang, Desy Ballo – Foeh minta pemerintah daerah kabupaten kupang untuk transparan.
Soal rencana pemberian bantuan seroja. Kepada masyarakat yang terdampak badai seroja pada bulan April lalu.
Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Kupang Desy Ballo Foeh Sabtu (6/11) melalui sambungan telepon mengatakan, bahwa memang kemarin pasca badai seroja sempat di janjikan ada bantuan tunggu hunian sebesar Rp.50 juta, Rp. 25 Juta dan Rp.15 juta infomasi ini juga masyarakat sudah ketahui secara bersama.
Memang ini bukan bantuan dari kabupaten kupang, hal tersebut juga bukan di janjikan oleh pemerintah kabupaten kupang soal besaran bantuan tersebut kepada masyarakat.
Dia akuinya bahwa lewat Komisi III telah lakukan RDP bersama BPBD Daerah dan kami menanyakan persoalan bantuan ini.
“Ketika kami turun ke lapangan masyarakat banyak mengeluhkan, mereka menantikan bantuan yang dijanjikan oleh pemerintah,”ujar Politisi PDIP ini.
Lanjut Desy, jawaban dari BPBD bahwa seluruh data – data yang diminta oleh pemerintah pusat telah dimasukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang.
Diakuinya bahwa memang dibutuhkannya lagi langkah kordinasi kepada pemerintah pusat supaya bantuan itu bisa segera tersalur.
“Tetapi apapun kendalanya bisa disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat jangan menunggu dengan penuh ketidak pastian,”pinta Desy.
Ketua Komisi III juga mengatakan, “saat ini Pemerintah Kabupaten Kupang dengan anggaran yang terbatas telah berupaya untuk membatu sebagian masyarakat.
Dengan memberikan bantuan bahan bangunan sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat yang terdampak badai seroja,”ujarnya.
Diakuinya memang korban badai seroja ini cukup banyak, tentunya pasti tidak bisa memuaskan semuanya.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
