Kupangberita.com — Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Ir.Obet Laha membuka kegiatan sosialisasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana kepada BPBD Kabupaten Kupang, Senin, 4 Oktober 202 di Hotel Aston Kupang.
Sekda Obet Laha menyampaikan terima kasih kepada koordinator Siap Siaga area provinsi NTT, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. NTT.
Atas inisiatifnya mengagendakan kegiatan sosialisasi SPM Sub Urusan Bencana.
Kegiatan ini, merupakan wujud sinergitas penta helix yang nyata di bidang kebencanaan.
Sinergitas yang dibutuhkan terhadap bencana di Kab.Kupang, sinergitas yang dibutuhkan juga untuk merealisasikan jenis dan mutu pelayanan bagi masyarakat sesuai SPM.
SPM bukanlah kebijakan yang baru dalam sistem pemerintahan daerah. SPM telah ada dan berlaku sejak tahun 2007.
Hingga kini seiring dengan perubahan regulasi, SPM mengalami transformasi dan hanya fokus pada 6 urusan wajib pelayanan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang didalamnya terdapat sub urusan bencana dan urusan sosial.
Sekda menekankan rubah pola kerja lama yang dianggap lambat, melainkan tampilkan performance yang tinggi, hadirkan inovasi, nyatakan profesionalitas, dan wujudkan akuntabilitas dalam bekerja.
Hasil evaluasi pelaksanaan SPM Thn 2020, dijabarkan Obet Laha,menunjukkan bahwa capaian kinerja SPM sub urusan bencana berada dalam kategori rendah.
Kondisi ini dipengaruhi oleh dua aspek penting yaitu rendahnya aspek komitmen dan aspek sumber daya di BPBD.
Pada aspek komitmen, ditegaskan Sekda, pada tahun ini juga Perda penyelenggaraan penanggulangan bencana harus ditetapkan.
Mengingat perda ini memiliki peran strategis dalam menentukan berbagai kebijakan penanggulangan bencana di Kab.kupang.
Selain itu dipertegas pula bahwa tahun 2022 nanti seluruh pembiayaan bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah harus tersedia.
BPBD Kab.Kupang diminta agar segeranya menyiapkan Rencana Kerja dan anggaran yang komprehensif.
Prioritaskan kegiatan dan sub kegiatan yang paling urgen, tidak orientasi kepada hal-hal yang sifatnya administratif dan rutinitas.
Dirinya berharap aparatur di BPBD Kab.Kupang mesti memiki kompetensi kebencanaan yang handal.
Ikuti serius, pahami dan serap seluruh pengetahuan yang diberikan oleh pemateri.
Jadikan kesempatan ini sebagai media orientasi kerja yang konstruktif,”pesan Obet”. Sedangkan pemateri yang bertugas, berikan seluruh pengetahuan dan praktik-praktik baik kepada peserta.
Jadikanlah kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk akuntabilitas dalam mengemban misi mulia, menjadikan kab.kupang sebagai daerah tangguh dan bebas bencana.
Sosialisasi yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari, hingga esok 5 Oktober 2021, disampaikan Selvester Ndaparoka dari Siap Siaga area prov.NTT.
Bahwa program Siap Siaga merupakan program 5 tahun yg didanai pemerintahan Australia dalam kemitraannya dengan pemerintah Indonesia.
Untuk memperkuat manajement bencana di Indonesia, khususnya di 4 daerah sasaran termasuk provinsi NTT.
Kehadiran Siap Siaga sebagai bentuk dukungan kepada BPBD Prov.NTT maupun BPBD Kab.Kupang.
Khususnya dalam penguatan kapasitas BPBD maupun OPD terkait dalam hal Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub Urusan Bencana.
Acara tersebut dilanjutkan dengan materi yang disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Prov.NTT, Ambrosius Kodo, S.Sos.
Turut hadir Kalak BPBD Kab.Kupang, Paulus Ati, Kepala RSKK, Beni Selan, Kasubag Protokol, Martje Banoet dan undangan lainnya. ( Humas Protokoler Kabupaten Kupang).
( Makson Saubaki)
