Kupangberita.com – Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan Yohanes Fransiskus Lema merespons keluhan Kelompok Tani di Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang NTT- terkait kelangkaan pupuk.
Ansy Lema dalam Kunker Secara virtual Sabtu ( 3/07/2021), Mengatakan melalui pemerintahan era Jokowi di tahun 2020 mengalokasi anggaran Rp. 26,26. Triliun untuk menghasilkan 7,9 juta ton pupuk bersubsidi.
Tahun 2021 Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp. 25,26. Triliun untuk menghasil kurang lebih 7, 2 juta ton pupuk bersubsidi guna memenuhi kebutuhan pupuk bagi petani di lima ratus kota kabupaten lebih seindonesia.
Tetapi faktanya ketika petani butuh pupuk, pupuk tidak ada, pupuk datang terlambat pada hal persyaratan administrasi petani sudah lengkap.
Dalam Rapat kerja bersama Menteri Pertanian, PT. Pupuk Indonesia dan Dirut hanya berputar di situ dan mereka tidak ada solusinya.
“Ditanya selalu katakan pupuk ada di lapangan tetapi faktanya petani teriak kelangkaan pupuk. Petani tidak minta kemewahan yang petani minta adalah hal yang mendukung produktivitas pertanian salah satunya pupuk’’. Ungkap Ansy Lema.
Diri juga mengatakan sementara ini komisi IV DPR RI sepakat membentuk Panitia Kerja (PANJA) untuk bekerja khusus menyelusuri akar persoalan pupuk bersubsidi.
Dimasa lalu tidak ada masalah, kenapa sekarang justru ada masalah, jujur di komisi IV DPR RI juga pusing dan menjadi pertanyaan besar bagi kami.
Bahkan kami menduga ada mafia pupuk bersubsidi, jangan sampai pupuk ini diproduksi cukup banyak tetapi lebih diarahkan kepada perusahaan pertanian dan perkebunan yang besar.
“Bicara subsidi yang harusnya yang menerima subsidi adalah rakyat kecil, petani kecil dan petani tradisional”. Ungkap Politisi PDI-P ini.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
